Ekspor Minyak Sawit Kian Sulit

Harga minyak goreng kian melonjak setelah  pemerintah Amerika Serikat mendorong negara-negara sekutu untuk menghentikan impor minyak mentah dari Iran. Tentu saja hal ini menyebabkan pembatasan pasokan minyak global.  Harga minya Amerika Serikat kini naik lebih dari 2 persen sehingga bisa menembus angka USD 70 per barel pada Selasa, 26 Juni 2018 di penutupan perdagangan.

Mengutip dari Reuters, Rabu (27/6/2018), harga minyak mentah Brent yang menjadi patokan harga minyak dunia kini naik sekitar USD 1,58 sehingga per barel nya kini seharga USD 76,31. Sedangkan untuk harga minyak mentahnya, West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi USD 2,45 kini menetap di USD 70,53 per barelnya.

Tarif yang tinggi atas komoditas kelapa sawit kini diberlakukan di berbagai negara. Pengenaan tarif tinggi atas komoditas sawit itu diberlakukan sejumlah negara akhirnya mencekik neraca dagang Indonesia. Dalam catatan negara, Indonesia akan selalu defisit pada Januari, Februari, April, dan Mei. Terutama pada tahun 2018 ini, salah satu sebabnya karena harga minyak kelapa sawit. Defisit paling besar terjadi pada bulan April sebesar US $1,6 miliar dan justru berlanjut hingga Mei 2018 hingga defisit mencapai sekitar Rp21,36 triliun (US $1,51 miliar).

Setelah OPEC setuju untuk meningkatkan produksi minyak, harga minyak mentah dunia jatuh di perdagangan sebelumnya. Ini dikarenakan investor bersiap untuk tambahan 1 juta barel perhari. Hal ini dinilai bisa menstabilkan nilai pasar. Di sisi lain, Amerika sedang khawatir mengenai perdagangan dengan negara lain.

Adanya kenaikan minyak kelapa sawit, turut pula meningkatkan harga minyak goreng. Belum lagi adanya pungutan dari BPDP sehingga harga minyak goreng terus meroket. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto telah merencanakan langkah terbaru yang  dinilai mampu menurunkan atau meniadakan dana pungutan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk harga minyak goreng. Airlangga berargumen, selain memberatkan, sebagai produk dari kelapa sawit, minyak goreng seharusnya tidak dikenakan pungutan BPDP.

Dikutip dari tribunbisnis, Airlangga berkata bahwa untuk me-review ekspor minyak goreng dan iuran yang ditarik oleh BPDP diturunkan agar ekspor minyak bisa meningkat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit mengatur, ekspor bagi produk minyak goreng dan biodiesel yang dikemas dengan berat bersih kurang dari 25 kilogram terkena pungutan ekspor US $20 per metrik tonnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa adanya penurunan nilai ekspor CPO dari Januari hingga Mei 2018 mencapai US $8,37 miliar, di tahun lalu mencapai US $9,92 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan  pada April 2018, telah melakukan diplomasi dengan Direktur Lembaga Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, 

Peter Turkson. Dalam kunjungannya itu, ia akan bekerjasama menghadapi ancaman Uni Eropa untuk menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit. Lonjakan terjadi karena meningkatnya pasokan minyak sawit global, termasuk dari Indonesia. Sementara, pilihan untuk mendistribusikan minyak sawit terbatas di sejumlah negara. Presiden Jokowi bahkan akan membentuk satgas (satuan tugas) khusus untuk menghadapi keputusan dari Uni Eropa tersebut.

Menyisir data Badan Pusat Statistik (BPS), Belanda, Spanyol, dan Italia adalah tiga negara tujuan ekspor minyak sawit terbesar Indonesia untuk kawasan Uni Eropa. Selain mempertimbangkan pemberian insentif bagi produk minyak sawit, pemerintah juga tengah menimbang penambahan volume ekspor ke kawasan Afrika.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *